MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

 

IMG20180207100821 Kegiatan MUSRENBANG di tingkat Kecamatan, dilaksanakan sebagai proses pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, mengamanatkan pemerintahan dan masyarakat desa dituntut untuk berpartisipasi memberikan saran dan usulan, agar terjadi sinkronisasi antara pemerintahan dan masyarakat desa dengan Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaannya, MUSRENBANG di Kecamatan di pimpin oleh Camat dan dipandu oleh perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dihadiri oleh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dari Daerah Pemilihan.]

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai daerah yang memiliki perkebunan yang luas, dengan banyak komoditas yang dibudidayakan, serta menjadi pendukung perekonomian masyarakatnya, maka pembangunan perkebunan merupakan prioritas yang diusulkan. Selain itu, dikarenakan letak geografisnya yang berada di kawasan pesisir dan didominasi oleh tanah gambut, maka infiltrasi air laut seringkali masuk jauh ke hulu sungai dan mengakibatkan perkebunan milik masyarakat menjadi terendam. Akibat dari terjadinya intrusi air laut ini, menyebabkan kebun milik masyarakat banyak mengalami rusak dan tidak produktif, kritis hingga tanaman menjadi mati.

Berdasarkan beberapa kali pelaksanaan MUSRENBANG di Kecamatan, usulan pembangunan infra struktur perkebunan dalam bentuk kegiatan tanggul mekanik, paling banyak diminta oleh pihak Pemerintah Desa yang ikut, berdasarkan kondisi di lokasi. Selain itu, permintaan bantuan bibit tanaman perkebunan dan upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, juga diusulkan oleh pihak Pemerintah Desa. Usulan yang disampaikan ini, perlu dilengkapi dengan proposal dari pihak Pemerintah Desa atau Kelompok Tani pengusul. Terkait dengan usulan dari Kelompok Tani, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 67/Permentan/SM.050/12/2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2016, setiap Kelompok Tani harus didaftarkan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian. Melalui mekanisme MUSRENBANG ini, selain diharapkan terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif (bersifat bottom up), tentunya pembangunan perkebunan yang akan dilaksanakan efektif dan efisien. (Red., Above)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ten − 1 =