Rencana Strategis

1.1  Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,24 km2, yang sebagian besar merupakan dataran rendah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dengan ketinggian 0 – 500 m dpl. Untuk dapat memanfaatkan kondisi pasang surut secara optimal, dibutuhkan kanal-kanal (parit), sehingga Kabupaten Indragiri Hilir memiliki banyak kanal (parit) yang dipintasi dengan jembatan. Oleh karena itu Kabupaten Indragiri Hilir dijuluki sebagai “Negeri Seribu Jembatan”.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki urusan melaksanakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perkebunan, serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Rencana Strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang perkebunan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dari bidang perkebunan.

1.2       Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

  1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
  5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

Perencanaan Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

1.3  Maksud dan Tujuan

1.3.1  Maksud

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang perkebunan selama 2 (dua) tahun ke depan.

1.3.2  Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir:

  1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsi.
  2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil / kinerja.
  3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
  4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
  5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan yang efektif dan efisien.

1.4  Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I       Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II      Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi

2.1. Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD;
2.2. Sumber daya yang dimiliki oleh SKPD,
2.3. Kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III     Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi dan misi; serta penentuan isu-isu strategis dan terkini di bidang perkebunan.

Bab IV     Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V      Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 2 (dua) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI     Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir.

Bab VII    Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 2 (dua) tahun ke depan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan rencana strategis diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan tersusunnya Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Indragiri Hilir : “Maju, Bermartabat dan Bermarwah”.