Untuk mempertahankan Indragiri Hilir sebagai Kabupaten yang memiliki kebun kelapa terluas di dunia, mutlak diperlukan agenda penyelamatan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Perkebunan telah menganggarkan untuk kegiatan penyelamatan kebun kelapa berupa peremajaan tanaman kelapa dan pembangunan infrastruktur tata air.
Mengingat kebutuhan anggaran yang sangat besar, maka diperlukan sinergitas dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui alokasi dana APBN. Drs. H. Sirajuddin, MM menyatakan bahwa Dinas Perkebunan melakukan upaya pengajuan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk penyelamatan kebun kelapa. “Saat ini kegiatan yang tersedia untuk penyelamatan kebun kelapa adalah peremajaan tanaman kelapa” ujar Kadisbun.
Untuk memperkuat usulan yang telah disampaikan melalui Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian, Drs. H. Sirajuddin, MM., juga melakukan audiensi dengan Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN / Bappenas RI., Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono bertempat di lantai 5 gedung Kementerian PPN / Bappenas RI., Dalam pertemuan tersebut juga hadir Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Erwin Dimas, SE., DEA., M.Si.
Kadisbun Inhil memaparkan kondisi perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya perkebunan kelapa sebagai komoditas yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat Indragiri Hilir. “Luas perkebunan kelapa dengan kondisi tua, rusak dan mati mencapai 60.172 hektar. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, dampak intrusi air laut, terjadinya serangan hama dan penyakit serta usia tanaman yang sudah tua.” ujar Kadisbun dalam presentasinya
Tak hanya mengusulkan kegiatan peremajaan kelapa, Disbun Inhil juga mengajukan usulan untuk memperkuat hilirisasi komoditas kelapa. Produk yang ingin dikembangkan adalah Virgin Coconut Oil (VCO). Dalam usulan yang diajukan, item yang dimasukkan dalam proposal adalah UPH dan peralatan pembuat VCO.
“Kami juga tadi menyerahkan proposal pembangunan perkebunan yang berupa peremajaan tanaman kelapa dan bantuan pasca panen. Proposal diajukan senilai Rp29 miliar. Proposal yang kami ajukan juga dilampiri Surat Pernyataan dari Kepala Desa, SK Kelompok Tani dan titik koordinat untuk CP CL-nya,” kata Kadisbun.
Kadisbun lebih lanjut mengatakan, bahwasa luasan peremajaan tanaman kelapa yang diusulkan mencapai 7.026 hektar tersebar di 12 Kecamatan dan diusulkan oleh 57 Kelompok Tani. Untuk bantuan Unit Oengolahan Hasil (UPH) dan peralatan penanganan pasca panen pengolahan hasil perkebunan diusulkan 11 Kelompok Tani yang tersebar di 6 kecamatan.
Kedatangan Kadisbun dan rombongan ke Kementerian PPN/Bappenas RI untuk melakukan audiensi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Inhil yang disampaikan dalam pembukaan Musrenbang Kabupaten Inhil yang lalu, agar OPD pro aktif untuk mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah.
